BBM Satu Harga: Menuju Keadilan Rakyat Indonesia Seutuhnya

foto: Aktual.com

Langkah taktis ditunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu masalah rumit yang membelit masyarakat selama ini pun perlahan teratasi. Di antaranya, penetapan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dengan penetapan satu harga BBM ini, pemerintah berharap harga BBM di kabupaten/kota seluruh Indonesia sama alias tidak ada perbedaan harga. Dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minya Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Adalah minyak solar 48 (Gas Oil) dan minyak tanah serta BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bensin (Gasoline) Ron 88. 

Daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) menjadi sasaran program BBM satu harga. Pada tahun 2019 pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur. Yakni 54 titik di tahun 2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik pada 2019 atau bersamaan dengan tahun terakhir Presiden Jokowi-JK menjabat.

Hingga 14 Agustus 2017, penerapan BBM satu harga telah menjangkau 22 titik di seluruh wilayah Indonesia. Atau masih tersisa 32 titik dari target yang dipatok tahun ini. Meliputi Provinsi Papua sebanyak 8 titik (kabupaten Puncak, Duga, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Intan Jaya, Paniai), Provinsi Papua Barat sebanyak 2 titik (Kabupaten Pegunungan Arafak, Sorong Selatan) serta 1 titik di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Morotai).

Sedangkan 11 titik lain menyebar di Kalimantan Utara (Kabupaetn Nunukan), Sumatera Utara (Kabupaten Nias Selatan), Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Jawa Tengah (Kabupaten Jepara), Jawa Timur (Kabupaten Sumenep), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba Timur), Sulawesi Tenggara (Kabupaten Wakatobi), Kalimantan Timur (Kabupaten Mahakam Hulu), Kalimatan Barat (Kabupaten Bengkayang), dan Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Talaud).(dilansir dari detik.com)

Terobosan Presiden Jokowi ini diyakini mampu mengangkat perekonomian serta meringankan beban masyarakat. Harga BBM di pedalaman Papua sebelumnya bisa mencapai Rp 100 ribu per liter di pengecer. Padahal, harga untuk premium hanya Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter untuk solar. Kondisi sama dialami masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep. Harganya berkisar Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per liter untuk premium dan solar Rp 7.000 per liter. Berbeda dengan daerah daratan di Kabupaten Sumenep yang harganya normal.

Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ini patut dan harus terus didorong agar supaya kesetaraan dan keadilan terwujud seutuhnya. Tidak lagi terucap istilah harga BBM di Jawa lebih murah dibanding daerah terluar dan tertinggal. Pada dasarnya, semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk menikmati kekayaan alam Indonesia.

Adanya terobosan yang lama dinantikan masyarakat ini bisa memacu perekonomian di daerah. Terutama, masyarakat yang seharusnya membelanjakan uangnya untuk kebutuhan BBM, dapat dialihkan kebutuhan lainnya. Bisa untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan menutupi keperluan rumah tangga lainnya.

Namun, kebijakan ini pasti ada untung ruginya. Masyarakat yang menerima dampaknya secara langsung menyambut baik kebijakan tersebut. Sedangkan, kelompok lain memandang kebijakan ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk menarik simpati masyarakat dan PT Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara. Apapun itu, tanpa membela pemerintah, era Presiden Jokowi telah berbuat dan kebijakan menetapkan satu harga dirasa tepat dan berdampak baik terhadap masyarakat.

Dengan diterapkannya BBM satu harga bagi daerah 3T, secara tidak langsung menghapus disparitas harga BBM selama ini. Bukan lantas pemerintah berpuas diri atas kebijakan yang diterapkan kini. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan lain untuk mendorong kehidupan masyarakat lebih sejahtera harus terus digalakkan.

Gambarannya, penerapan BBM satu harga saja berjalan lancar dan disambut suka cita oleh masyarakat. Tentunya program-program kerakyatan lainnya tidak akan sulit untuk dilakukan. Misal, pemenuhan terhadap pendidikan dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi bagi anak-anak daerah terluar. Pemenuhan infrastruktur dan layanan kesehatan layaknya di daerah yang dekat kantor pemerintahan.

Berat memang, tapi dengan adanya dorongan dari semua elemen. Program ini akan mudah diterapkan. Tinggal, Presiden Jokowi dan kabinetnya serta pemerintah daerah kompak bahu membahu dalam memimpin masyarakat Indonesia ke arah lebih baik.

Penerapan BBM satu harga tentu terdapat celah. Bisa saja, segelintir pengecer di daerah yang jauh dari pusat kota masih mematok harga di atas rata-rata. Untuk mengantisipasi hal ini dibutuhkan operasi petugas secara rutin-yang dibentuk Pemerintah atau PT Pertamina dan mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat agar tidak menyalahi kebijakan yang ada.

Khofifah-Gus Ipul: Saling Tebar Senyum di Kampus

Istimewa

Perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Timur semakin dekat. Suhu politik terus memanas seiring munculnya calon-calon dan menyampaikan niatnya maju di Pilgub.

Syaifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul adalah calon yang ngebet merebut Jatim 1. Sejak beberapa tahun terakhir dia rajin turun ke masyarakat. Memang, Gus Ipul sudah lama mengidamkan jabatan yang dua kali di pimpin kader Demokrat, Soekarwo. Gus Ipul memilih setia menemani Pakde Karwo memimpin Jatim untuk dua periode. Dan kini tiba baginya untuk menggantikan Pakde Karwo.

Bermodal waktu 10 tahun, tentunya secara elektabilitas dan popularitas, Gus Ipul melampaui calon lainnya. Meski begitu, yang namanya politik, tentu tak bisa diukur secara kasat mata. Saya istilahkan dengan klub sepak bola, di atas kertas, Real Madrid lebih dijagokan menang atas Real Betis. Namun, di hadapan puluhan ribu Madridista, tim asuhan Zinidine Zidane harus menelan pil pahit setelah kalah tipis 0-1 atas tim tamunya, pada 21 September lalu.

Sebagai petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang maju di Pilkada DKI Jakarta bersama Djarot Syaiful Hidayat, harus mengakui kehebatan penantangnya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ahok yang meneruskan kepemimpinan pasca ditinggal Joko Widodo pun tak berhasil mempertahankan jabatannya untuk periode kedua. Bahkan, Ahok saat ini harus mendekam di penjara setelah ditetapkan tersangka dan divonis atas kasus penistaan agama.

 Padahal, Ahok diusung partai penguasa, PDI Perjuangan dan beberapa partai besar lainnya. Bagi pendukung Ahok, tentunya kekalahan ini tidak lepas dari besarnya isu penistaan agama yang disuarakan. Sampai muncul aksi besar-besaran yang dikenal dengan aksi '212' dan lainnya sebelum Pilkada berlangsung.

Gus Ipul sebagai calon petahana tentunya tidak boleh meremehkan calon lain. Kekalahan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta menjadi pelajaran berharga. Tepat pada hari ini, Minggu (15/10), Gus Ipul resmi diperkenalkan ke publik bersama pasangannya, yakni Azwar Anas yang diusung PDI Perjuangan. Azwar Anas sendiri merupakan Bupati Banyuwangi. Sedangkan, Gus Ipul sendiri jauh-jauh hari telah mengantongi dukungan dari PKB besutan Muhaimin Iskandar.

Khofifah Indar Parawansa pun dipastikan siap maju di Pilgub Jatim. Khofifah memang dua kali kalah di Pilgub Jatim, tetapi bisa jadi tahun 2018 hasilnya berpihak ke Khofifah yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Partai Nasdem lebih dulu memastikan diri mengusung Khofifah yang disampaikan langsung Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh, Rabu (11/10) kemarin. Empat partai lain seperti Golkar, PPP, Demokrat dan Hanura dinilai ikut merapat.

Dua kali mengusung Khofifah dan selalu gagal menjadi alasan dasar PKB enggan mengusung di Pilgub 2018 ini. Bedanya, Khofifah belum memperkenalkan siapa wakil yang akan digandeng di Pilgub Jatim. Nama Bupati Bojonegoro, Suyoto, Bupati Malang yang juga Ketua DPD Nasdem Jatim, Rendra Kresna mencuat belakangan ini.

Sambang Kampus

Gus Ipul dan Khofifah sama-sama warga Nahdlatul Ulama (NU). Gus Ipul masuk sebagai pengurus PBNU, sementara Khofifah menjabat Ketua PP Muslimat NU. Keduanya sempat diminta agar maju bersama, namun hal itu tak terwujud pada Pilgub sebelumnya.

Dalam pengamatan saya beberapa tahun terakhir, Gus Ipul dan Khofifah sering sambang kampus. Gus Ipul yang notabene Wakil Gubernur kerap sambang kampus-kampus di Malang. Sama halnya dengan Khofifah, yang tak kalah sering dari Gus Ipul, yaitu melalui jabatannya saat ini (Mensos).

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Islam Malang (Unisma) paling sering dikunjungi kedua tokoh tersebut. Bahkan, Gus Ipul menerima penghargaan sebagai keluarga kehormatan UMM, ditandai dengan pemasangan almamater UMM oleh Rektor, Muhadjir Efendy.

Dengan hadir di tengah-tengah mahasiswa, Gus Ipul dan Khofifah memiliki keuntungan tersendiri, yakni dikenal oleh mahasiswa, yang merupakan pemegang suara atau dikenal dengan sebutan pemilih pemula-bila diukur secara usia-khususnya yang beralamat di Jawa Timur. Dalam hal ini, saya belum menemukan adanya pihak kampus berpolitik.

Namun, dengan menghadirkan tokoh penting ke kampus dan memberikan mereka panggung untuk sekadar tebar senyum dan memotivasi, itu secara tidak langsung memberikan aroma positif, lebih-lebih mempromosikan kampus ke masyarakat. Apalagi, Khofifah sebagai Mensos datang sekaligus menggandeng kampus dalam menjalankan programnya di masyarakat.

Selain sambang kampus, Gus Ipul dan Khofifah juga sering sowan ke kiai-kiai dan tokoh agama di Malang Raya dan daerah lainnya.

kini, pilihan ada di tangan masyarakat Jawa Timur. Baik Gus Ipul atau Khofifah sama-sama memiliki track record cukup baik di kancah perpolitikan saat ini. Terpenting, demokrasi yang akan terselanggara tidak dicederai dengan runtuhnya moral, persatuan dan kesatuan, keberagaman dan menyeret agama didalamnya, seperti halnya di DKI Jakarta.

Biarkan masyarakat memilih dengan hati nurani dan menurut mereka baik untuk lima tahun ke depan dalam memimpin Jatim. Bagi partai politik dan simpatisannya, janganlah bermain money politic dan kampanye hitam, toh saat ini masyarakat semakin cerdas dan bisa memilah-memilih informasi yang berkembang. Apalagi, KPU dan Bawaslu gencar mensosialisasikan tolak money politic dan kampanye hitam.

Kalaupun ada partai dan calon yang tetap menyebar money politic, tentunya sama masyarakat akan diterima, tapi belum tentu memilih calon yang memberi uang. Masyarakat Jatim menginginkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan memberantas kemiskinan. 

Jumlah masyarakat miskin, infrastruktur di Jatim masih jauh dari kata maksimal. Dibutuhkan sentuhan magis dalam mengelola provinsi dengan penduduk cukup tinggi tinggi.

Batu, 15 Oktober 2017